Jakarta, wacanaindonesia.com-Pimpinan Front Pemuda Nusantara (FPN) menyampaikan sikap resmi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah memasuki tahun kedua implementasinya. Exen Jontona selaku Pimpinan Front Pemuda Nusantara menegaskan dukungan terhadap semangat dasar program ini, sekaligus mendesak pemerintah untuk segera berbenah dalam hal koordinasi dan pengawasan.
“Kami tidak menutup mata terhadap manfaat strategis dari MBG. Ini bukan sekadar program makan siang — ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas generasi bangsa,” ungkap Exen kepada media ini.
Ia mengapresiasi capaian program yang, hingga Agustus 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat melalui 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi seluruh Indonesia. Lebih dari itu, MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di sektor dapur, dan melibatkan sekitar 1 juta petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM.
“Angka itu bukan kecil. MBG adalah mesin penggerak ekonomi rakyat di tingkat bawah. Petani lokal terserap, warung kecil hidup, tenaga dapur mendapat penghasilan. Ini yang perlu kita jaga dan pertahankan,” tambahnya.
Secara substantif, MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak dan kesehatan ibu hamil serta ibu menyusui. FPN menilai tujuan mulia ini harus dijaga konsistensinya di lapangan.
Namun di balik capaian itu, Front Pemuda Nusantara tidak bisa berpura-pura tidak melihat persoalan serius yang terus berulang. Sejak Januari 2025, sejumlah kasus keracunan massal terus dilaporkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, diduga terkait dengan program MBG yang diluncurkan di sekolah-sekolah. Korban keracunan MBG bahkan menembus 10.482 orang pada September 2025.
“Ini bukan insiden kecil yang bisa diselesaikan dengan sekadar menutup satu dapur lalu membuka yang lain. Ini cerminan dari sistem yang tidak berjalan dengan baik. Koordinasi antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan pengelola dapur SPPG masih jauh dari ideal,” tegas Exen
Ia menyayangkan bahwa meski pemerintah telah merespons dengan berbagai langkah, korban keracunan masih terus bertambah.
“Kami mempertanyakan: di mana mekanisme pengawasan mutu makanan yang sistematis? Di mana audit rutin terhadap rantai pasok? Jangan sampai program yang dirancang untuk menyehatkan anak bangsa justru menjadi ancaman bagi mereka.”, tambah Exen.
FPN menyambut baik langkah p emerintah yang membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2025 untuk sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program. Namun regulasi di atas kertas tidak cukup tanpa implementasi yang konsisten di lapangan.
“Kami mendesak agar setiap dapur SPPG wajib menjalani sertifikasi hygiene dan audit berkala. Libatkan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga independen sebagai bagian dari pengawasan publik. MBG terlalu penting untuk diserahkan begitu saja tanpa kontrol yang kuat”, tandas Exen Jontona.
FPN juga mendorong transparansi anggaran dan capaian program agar dapat diakses publik secara luas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap MBG dapat terus dibangun di atas fondasi data yang jujur — bukan sekadar narasi keberhasilan semata.
****
Kontributor: Pimpinan FPN, Exen Jontona
Editor: KW
