Menu

Mode Gelap
Tidak Ada Jaringan Internet, Siswa SDK 058 Lere-Mapitara Laksanakan Kegiatan TKA di Polindes Respon Gempa Flores, FTBM Sikka Gandeng Pos Dompet Duafha Giat Sekolah Ceria di SDI Ladubewa HIMPAUDI NTT Salurkan Sembako untuk Guru PAUD Korban Gempa di Sikka PMKRI Maumere Gelar Mimbar Bebas: Kawal Bantuan Gempa dan Desak Usut Tuntas Penembakan Dokter Hewan Asal Sikka PMKRI Maumere Tagih Pemkab Sikka Pertanyakan Sisa Logistik, Arah Rp17,5 Miliar Dana Pemulihan, dan Prioritas Penerima Bantuan  Dua Warga NTT Gugur Ditembak di Jayawijaya, PMKRI Maumere Desak Kapolri – Panglima TNI Buru Pelaku PMKRI Nasional Jangkau Tonggurambang, Bantuan Datang di Tengah Konflik Lahan dan Keterbatasan Hunian

Kode Etik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.