MAUMERE, wacanaindonesia.id— Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere menggelar mimbar bebas di depan Gelora Samador, Maumere, Selasa (15/9/2026), sebagai bentuk kontrol sosial terhadap persoalan kemanusiaan, transparansi pengelolaan bantuan bencana, dan penegakan hukum.
Mimbar bebas yang berlangsung mulai pukul 15.00 WITA hingga selesai tersebut mengusung tema:
“KAWAL BANTUAN RAKYAT, TUNTUT KEADILAN: TRANSPARANSI DANA GEMPA DAN USUT TUNTAS PENEMBAKAN DOKTER HEWAN ASAL SIKKA.”
Aksi ini membawa dua agenda utama. Pertama, PMKRI Maumere mendesak pemerintah untuk membuka informasi secara transparan mengenai seluruh bantuan dan dana penanganan pascagempa yang diterima Kabupaten Sikka, termasuk sumber, jumlah, jenis bantuan, nilai, distribusi, sisa logistik, serta peruntukan anggaran dan bantuan yang masih tersedia.
Kedua, PMKRI mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas kasus penembakan yang menewaskan dokter hewan asal Kabupaten Sikka, serta memastikan proses hukum berjalan profesional, transparan dan berkeadilan.
Alda Pedo: Jangan Jadikan Bencana sebagai Ruang Gelap Pengelolaan Bantuan
Korlap Aksi PMKRI Maumere, Alda Pedo, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana bantuan kemanusiaan dikelola dan disalurkan.
“Bantuan yang datang untuk rakyat terdampak bencana bukan milik kelompok atau segelintir pihak. Itu adalah amanah kemanusiaan yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, jangan sampe masalah seperti penanganan dana covid terulang lagi ” tegas Alda.
Menurutnya, berakhirnya masa tanggap darurat tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya pengawasan terhadap bantuan.
“Masa tanggap darurat boleh selesai, tetapi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat terdampak belum selesai. Kami ingin tahu berapa bantuan yang sudah masuk, berapa yang sudah disalurkan, berapa yang masih tersisa, di mana keberadaannya, dan siapa yang akan menjadi penerima selanjutnya,” lanjutnya.
Alda juga menegaskan bahwa mimbar bebas tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional.
“Kami hadir bukan untuk membuat kegaduhan. Kami hadir untuk mengingatkan bahwa suara masyarakat harus didengar dan setiap rupiah maupun bantuan yang diperuntukkan bagi korban bencana harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Melki Bata: Negara Harus Hadir, Baik dalam Bantuan maupun Penegakan Hukum
Sementara itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere, Melki Bata, menegaskan bahwa dua isu yang dibawa dalam mimbar bebas tersebut memiliki satu benang merah, yakni tanggung jawab negara terhadap rakyat.
“Ketika rakyat mengalami bencana, negara wajib memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Ketika seorang warga negara menjadi korban penembakan, negara juga wajib memastikan hukum bekerja dan keadilan ditegakkan. Dua-duanya membutuhkan kehadiran negara,” tegas Melki Bata.
Melki menilai transparansi bantuan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memastikan bantuan publik benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.
“Kami tidak sedang menuduh siapa pun melakukan penyimpangan. Kami meminta data dibuka. Kalau semuanya sudah dikelola dengan baik, maka transparansi justru menjadi cara terbaik untuk membuktikannya kepada masyarakat,” katanya.
Terkait kasus penembakan dokter hewan asal Sikka, Melki meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penanganan awal, tetapi mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara objektif.
“Kami meminta kasus ini diusut sampai terang. Apa motifnya, bagaimana kronologinya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana proses hukumnya harus dibuka secara profesional. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena sebuah kasus berhenti tanpa kepastian,” ujar Melki.
Ia menambahkan, PMKRI tidak berada pada posisi untuk menghakimi atau menetapkan seseorang bersalah.
PMKRI: Pengawasan Tidak Berakhir Bersamaan dengan Masa Tanggap Darurat
PMKRI Maumere menegaskan akan terus mengawal pengelolaan bantuan pascagempa di Kabupaten Sikka, termasuk meminta pemerintah menyampaikan data yang dapat diakses publik.
PMKRI juga mendorong DPRD Kabupaten Sikka menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap penggunaan anggaran dan distribusi bantuan bencana.
Di sisi lain, PMKRI meminta aparat penegak hukum memberikan perkembangan penanganan kasus penembakan dokter hewan asal Sikka secara transparan kepada publik sesuai ketentuan hukum.
Mimbar bebas ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika persoalan bantuan rakyat dan keadilan hukum membutuhkan pengawasan publik.
PMKRI Maumere menyatakan akan terus menggunakan jalur advokasi, dialog, aksi damai, dan kontrol sosial untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Editor : Redaksi
