Jakarta, wacanaindonesia.id – Di tengah kembali terjadinya banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota akibat curah hujan ekstrem, Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS) PMKRI Jakarta Pusat, Andri Tani, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pengendalian banjir yang dinilai masih belum mampu memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.
Menurut Andri Tani, banjir yang terus berulang hampir setiap tahun tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai bencana alam akibat tingginya curah hujan. Ia menilai bahwa kondisi tersebut justru menunjukkan masih lemahnya tata kelola lingkungan, buruknya pengawasan tata ruang, serta belum optimalnya sistem mitigasi bencana yang dijalankan pemerintah.
“Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa setiap kali hujan dengan intensitas tinggi turun, Jakarta kembali lumpuh akibat banjir? Jika persoalan ini terus berulang dari tahun ke tahun, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya faktor cuaca, tetapi juga efektivitas kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem mitigasi yang berkelanjutan,” tegas Andri.
Ia menjelaskan bahwa berbagai program pengendalian banjir yang selama ini dijalankan, mulai dari pembangunan waduk, embung, polder, pompa air hingga normalisasi sungai, belum sepenuhnya menjawab akar persoalan. Menurutnya, upaya tersebut akan sulit efektif apabila tidak dibarengi dengan pengawasan tata ruang yang ketat dan perlindungan terhadap kawasan resapan air yang terus tergerus oleh pembangunan.
Lebih lanjut, PMKRI Jakarta Pusat menilai bahwa berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah memperparah risiko banjir di wilayah perkotaan. Kondisi ini diperburuk oleh sistem drainase yang belum memadai, sedimentasi sungai yang belum tertangani secara optimal, serta lemahnya koordinasi kebijakan antara wilayah hulu dan hilir.
Selain mengkritisi pemerintah, PMKRI Jakarta Pusat juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya mitigasi banjir. Kebiasaan membuang sampah sembarangan yang menyebabkan saluran air tersumbat serta minimnya kesadaran menjaga lingkungan dinilai turut memperburuk dampak banjir yang terjadi.
Andri Tani menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh bersifat reaktif dan hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir yang ada, mulai dari kapasitas drainase, pengelolaan daerah aliran sungai, pengawasan pembangunan di kawasan resapan, hingga kesiapan infrastruktur penampungan air.
“Banjir yang terus berulang merupakan indikator bahwa sistem yang ada belum bekerja secara maksimal. Negara tidak boleh hanya hadir saat banjir datang, tetapi harus memastikan adanya kebijakan pencegahan yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis pada kepentingan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Melalui pernyataan ini, PMKRI Jakarta Pusat mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola pengendalian banjir, memperkuat pengawasan tata ruang, memperluas kawasan resapan air, meningkatkan kualitas pemeliharaan drainase dan sungai, serta membangun sistem mitigasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Bagi PMKRI Jakarta Pusat, banjir yang terus berulang bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem, melainkan cerminan dari masih adanya kelemahan dalam tata kelola lingkungan dan perencanaan pembangunan yang harus segera dibenahi demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Redaksi
