“Perdamaian tidak pernah lahir dari banyaknya peluru, melainkan dari keberanian semua pihak mengembalikan martabat manusia sebagai tujuan utama negara hukum.”
Opini, wacanaindonesia.id-Konflik bersenjata di kabupaten Intan Jaya tidak muncul begitu saja. Selama bertahun-tahun, wilayah ini menjadi salah satu titik paling panas dari konflik Papua, tempat pendekatan keamanan, benturan kepentingan, dan rendahnya kepercayaan antar-pihak bertemu dan melahirkan siklus kekerasan yang terus berulang.
Kontak senjata, korban jiwa, warga yang mengungsi, layanan pendidikan dan kesehatan yang terhenti, serta berbagai dugaan pelanggaran HAM, semua itu sudah bagian dari keseharian masyarakat di sana.
Ada satu pertanyaan yang terus kembali setiap kali kabar dari Intan Jaya muncul di media: sampai kapan rakyat sipil harus menjadi pihak yang paling menderita dalam konflik yang tak kunjung menemukan ujung.
Gambaran Konflik Kekerasan dan Masalah HAM di Intan Jaya
Beberapa hari terakhir, Intan Jaya kembali jadi perhatian publik. Jubi melaporkan dugaan penembakan terhadap dua remaja di Distrik Sugapa yang saat itu sedang membantu pembangunan Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Titigi. Laporan itu mengutip pernyataan TPNPB yang menyebut kedua korban adalah warga sipil, dan mengaitkan peristiwa tersebut dengan operasi militer di wilayah itu.
Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa laporan lain menyebut adanya warga yang mengungsi dari sejumlah kampung akibat meningkatnya intensitas konflik. Karena informasi ini berasal dari salah satu pihak yang berkonflik, semua dugaan tersebut tetap perlu diverifikasi lewat investigasi independen sebelum bisa dianggap sebagai fakta yang utuh.
Namun, peristiwa ini hanyalah satu babak dari rangkaian yang sudah berjalan cukup lama. Sejak 2020, Intan Jaya mulai mendapat sorotan nasional maupun internasional seiring meningkatnya operasi keamanan dan berbagai insiden kekerasan yang memakan korban jiwa serta memperburuk situasi HAM di Papua.
Januari 2024, bentrokan kembali meningkat di Distrik Sugapa. Dalam hitungan hari, terjadi rangkaian kontak senjata, penyerangan terhadap aparat, pembakaran rumah warga dan fasilitas pendidikan, hingga korban dari berbagai pihak. Dan lagi-lagi, masyarakat sipil yang paling terdampak.
Eskalasi berikutnya terjadi Mei 2025, ketika pemerintah menyatakan sejumlah anggota TPNPB tewas dalam operasi keamanan di Intan Jaya. TPNPB membantah sebagian klaim itu dan menyebut ada korban sipil di antaranya. Perbedaan narasi semacam ini justru menegaskan satu hal: tanpa investigasi independen, setiap informasi hanya akan berhenti sebagai klaim sepihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Beberapa bulan berselang, Oktober 2025, bentrokan kembali terjadi di Soanggama. Lagi-lagi dengan versi yang berbeda-beda soal jumlah dan status korban. Situasi ini mendorong organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan pemerhati HAM untuk kembali menyerukan hal yang sama: penyelidikan independen dan ruang dialog sebagai jalan penyelesaian, bukan pengulangan kekerasan.
Kalau ditarik garis lurus dari lima tahun terakhir, pola konfliknya hampir tidak berubah. Yang berganti hanya tanggal, lokasi, dan jumlah korban. Yang tetap adalah masyarakat sipil yang kehilangan rasa aman, anak-anak yang tidak bisa sekolah, tenaga kesehatan yang kesulitan menjangkau pasien, petani yang meninggalkan kebunnya, rumah ibadah yang kehilangan ketenangannya, dan keluarga-keluarga yang hidup di pengungsian.
Inilah sebabnya konflik di Intan Jaya tidak bisa lagi dilihat semata sebagai persoalan keamanan. Ia sudah menjadi persoalan kemanusiaan, persoalan keadilan, dan persoalan tentang seperti apa Indonesia ingin dikenal sebagai negara hukum.
Negara tentu punya kewajiban menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum. Tapi dalam negara demokrasi yang menjunjung supremasi hukum, penggunaan kekuatan mesti selalu tunduk pada legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM. Di sisi lain, kekerasan terhadap warga sipil oleh kelompok bersenjata mana pun juga tidak pernah bisa dibenarkan. Ketika warga sipil yang jadi korban, siapa pun pelakunya, yang kalah sesungguhnya adalah kemanusiaan itu sendiri.
Pengalaman bertahun-tahun memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan semata belum berhasil memutus mata rantai kekerasan di Intan Jaya. Satu operasi kerap diikuti kontak senjata berikutnya, lalu pengungsian, trauma, dan ketidakpercayaan yang makin dalam antara masyarakat dan negara. Siklus ini hanya memperpanjang penderitaan tanpa pernah menyentuh akar persoalannya.
Mitigasi Konflik dan Kolaborasi Lintas Sektor
Masalah dan konflik kekerasan di Intan Jaya tidak hanya dihentikan lewat jargon moril semata, melainkan perlunya keberanian dan kerjasama antar-pihak untuk mengentas dan memutus mata rantai konflik.
Pertama, perlindungan terhadap warga sipil harus jadi prioritas. Sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan permukiman warga wajib menjadi ruang aman yang bebas dari segala bentuk kekerasan, dari pihak mana pun.
Kedua, setiap dugaan pelanggaran harus melalui investigasi independen. Prosesnya harus transparan dan akuntabel, agar tidak ada ruang bagi impunitas maupun penghakiman yang hanya bersandar pada klaim sepihak.
Ketiga, akses kemanusiaan harus dijamin. Tenaga kesehatan, lembaga sosial, dan tokoh agama perlu bergerak bebas, dan seluruh warga yang mengungsi berhak atas layanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan perlindungan yang layak.
Keempat, membangun ruang dialog yang inklusif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu duduk bersama. Dialog bukan tanda kelemahan negara, melainkan instrumen konstitusional untuk membangun kepercayaan dan mencari penyelesaian yang bermartabat.
Tapi pemulihan Papua tidak mungkin dibebankan hanya kepada pemerintah atau masyarakat Papua sendiri. Konflik yang sudah berjalan bertahun-tahun ini adalah persoalan kebangsaan, dan karena itu menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa.
Dari sinilah gagasan tentang Gerakan Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua menjadi relevan untuk digulirkan sekarang.
Gerakan ini bukan untuk mempertajam polarisasi atau membela salah satu pihak yang berkonflik. Ia adalah gerakan moral kebangsaan yang menjadikan kemanusiaan sebagai titik temu — mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, akademisi, media, dan komunitas masyarakat sipil untuk bersama mengawal lahirnya perdamaian yang bermartabat, lewat tiga komitmen.
Kelima, mengawal perlindungan hak asasi manusia. Setiap dugaan pelanggaran diproses melalui mekanisme hukum yang transparan. Tidak ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, dan tidak ada penghakiman tanpa proses hukum yang adil.
Keenam, membangun solidaritas kemanusiaan lintas daerah. Papua bukan hanya persoalan masyarakat Papua, melainkan persoalan Indonesia. Mahasiswa di seluruh penjuru negeri perlu membuka ruang diskusi, pendidikan publik, penelitian, advokasi kebijakan, dan aksi kemanusiaan yang memperkuat persaudaraan kebangsaan.
Ketujuh, memperkuat dialog dan literasi perdamaian. Organisasi mahasiswa, gereja, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat sipil perlu mengambil peran sebagai jembatan komunikasi yang mendorong penyelesaian konflik lewat dialog, bukan kebencian atau kekerasan.
Dalam konteks ini, PMKRI bersama organisasi kemahasiswaan lain bisa mengambil bagian dari gerakan kebangsaan tersebut: memperjuangkan perlindungan warga sipil, memperkuat pendidikan publik tentang Papua, melakukan advokasi berbasis data dan hukum, membangun solidaritas lintas daerah, serta menyuarakan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.
Kita tidak boleh membiarkan Papua hanya hadir di ruang publik setiap kali korban berjatuhan. Solidaritas tidak boleh berhenti pada rasa belas kasihan sesaat. Ia harus menjadi gerakan yang konsisten mengawal keadilan, memperjuangkan hak-hak warga sipil, dan memastikan seluruh rakyat Indonesia — termasuk masyarakat Papua — punya hak yang sama untuk hidup aman, bermartabat, dan sejahtera.
Pada akhirnya, keberhasilan penyelesaian konflik di Intan Jaya tidak diukur dari banyaknya operasi keamanan atau banyaknya pihak yang dilumpuhkan. Keberhasilannya baru terasa ketika anak-anak kembali bersekolah tanpa rasa takut, tenaga kesehatan bisa melayani masyarakat dengan aman, petani kembali ke ladangnya, rumah ibadah kembali menjadi ruang yang tenang, dan masyarakat menjalani hari-hari tanpa dibayangi suara tembakan.
Papua adalah bagian dari Indonesia. Ketika Papua terluka, Indonesia ikut terluka. Ketika rakyat Papua memperoleh keadilan, keamanan, dan martabat sebagai manusia, di situlah cita-cita Indonesia sebagai negara yang melindungi segenap bangsanya mulai sungguh-sungguh diwujudkan.
“Sudah saatnya seluruh elemen bangsa berdiri bersama — bukan untuk memperpanjang konflik, melainkan untuk membangun Gerakan Solidaritas Kemanusiaan yang menjadikan hukum sebagai pijakan, kemanusiaan sebagai kompas, dan perdamaian sebagai tujuan bersama.”
****
Penulis: Natael Bremana WB
(Penulis merupakan aktivis PMKRI, yang saat ini menjabat sebagai KOMDA II Jateng-DIY)
