BELU-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua, Santo Yohanes Paulus II menyoroti ketimpangan pembangunan dan kerusakan jembatan yang dialami oleh masyarakat di kabupaten Belu.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium, Oktovianus Mau, saat menggelar audiensi bersama bupati, di Kantor Bupati Belu, pada 11 Februari 2026.
Ketua PMKRI menyanyangkan ketimpangan pembangunan, berupa kondisi jembatan dan akses jalan yang rusak, yang dinilai sangat memprihatikan.
“Kami sebagai organisasi mahasiswa, merasa prihatin atas kondisi jalan di tiga desa yang masih terkendala mobilitas dan transportasi, yakni desa Debululik, desa Sisifatuberal, dan desa Lutarato”, ungkap Okto.
Pihak PMKRI lalu membeberkan kondisi masyarakat yang hingga kini masih bertahan dan menggunakan jembatan bambu, sehingga harus mempertaruhkan keselamatan masyarakat.
“Masyarakat di tiga desa saat ini sedang kesulitan untuk akses jalan dan jembatan yang rusak. Mereka terpaksa harus menggunakan jembatan bambu sebagai transportasi alternatif. Ini tentu sangat berbahaya, karena taruhan nyawa”, ungkap Okto tegas.
Menanggapi sikap dan poin yang disampaikan pihak PMKRI, Bupati kabupaten Belu, Willybrodus Lay, S.H, mengatakan bahwa pihak pemerintah tengah berupaya untuk turun ke lokasi, melakukan pengkuran dan pengerjaaan pada waktu mendatang.
“Saya sudah menginstruksikan kepada dinas PUPR, agar mereka segera turun ke lapangan, melakukan pengukuran, dan dipastikan akan dikerjakan pada musim kemarau mendatang”, ungkap bupati Belu.
Menanggapi penyampaian bupati tersebut, pihak PMKRI berkomitmen akan mengontrol, dan mengawal isu ini, hingga pada pelaksanaan dan penuntasan kerja jalan serta jembatan.
“Kami berkomitmen, bahwa apa yang disampaikan ini, akan tetap kami suarakan terus. Jika pemerintah sudah memastikan bahwa musim kemarau akan dilakukan pengerjaan jembatan, maka PMKRI ikut mengawal dan mengontrol. Mulai dari awal pengerjaan, hingga penyelesaian pembuatan jembatan”, ungkap pihak PMKRI yang diwakili oleh Ketua Presidium, Okto.
Dihubungi secara terpisah, Ketua BEM STISIP FTA, Melfridus Kali, juga merasa miris dengan kebijakan pemerintah Belu yang dinilai tidak peduli dan tutup mata terhadap kondisi sulit yang dialami oleh masyarakat kabupaten Belu.
“Saya melihat pemerintah seakan tidak peduli dan tutup mata dengan kondisi yang dialami masyarakat. Mereka berjuang melintasi jembatan reot itu, walau bertaruh nyawa, tetapi pemerintah hanya menabur janji”, kisah Fridus Kali kepada media ini.
Sejalan dengan PMKRI, Fridus bersama segenap kepengurusan BEM akan mengawal apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah.
“Pernyataan bupati menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini merasa terabaikan. Tapi sebagai mahasiswa kita tidak boleh tergoda dengan retorika birokrasi. Kami akan tetap mengawal, karena ini merupakan panggilan moral dan keberpihakan terhadap rakyat”
Baik PMKRI maupun pihak BEM STISIP FTA akan mengawal janji bupati. Kedua organisasi itu memberikan ultimatum, jika pada musim kemarau mendatang pemerintah menutup mata terhadap ketimpangan pembangunan yang dialami masyarakat, mereka akan turun ke jalan untuk suarakan persoalan rakyat.
****
Kontributor: Fridus Kali
Editor: KW
