Baru-baru ini, lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting merilis hasil survei kepuasan publik yang menghebohkan. Survei itu mencatat, 80,5% masyarakat NTT puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi NTT dalam setahun terakhir, di bawah kepemimpinan Melki-Jhoni. Angka ini terasa seperti angin segar. Program-program dan kebijakan Pemprov NTT, seolah-olah sukses dan sesuai harapan publik.
Banyak yang memuji. Tapi penulis memilih berada dalam kelompok masyarakat yang tidak terlalu bangga dengan angka itu. Justru sebaliknya. Penulis melihat angka itu, meskipun mempesona, ada potensi menciptakan ilusi kepuasan yang bisa menutupi masalah-masalah yang jauh lebih mendalam. Apalah artinya 80,5% kepuasan jika banyak masyarakat NTT hidup dalam kemiskinan akut?
Angka ini, bagi penulis hanyalah gambaran setengah cerita. Ibarat lukisan indah yang tertutup lapisan debu. Indah dilihat dari jauh, namun jika kita mendekat, penuh retakan yang tak terlihat. Maka, pertanyaan kunci yang perlu kita ajukan ialah apakah angka ini mencerminkan kenyataan? Ataukah, hanya sekadar permainan angka yang menutupi masalah yang lebih besar?
Ilusi Kepuasan dan Derita Dibalik Angka
Secara statistik, angka 80,5% memang terlihat menggembirakan. Angka tersebut dipasang bak slogan sukses pemerintahan. Tapi jika dibaca secara objektif, angka itu merupakan sebuah gambaran palsu. Bagaimana mungkin angka yang begitu tinggi dianggap sebagai gambaran kepuasan publik, sementara orang-orang miskin di NTT masih berjuang untuk hidup layak. Ini paradoks.
Atau kalau boleh penulis menduga, jangan-jangan survei ini hanyalah alibi menutupi kegagalan besar pemerintah mengelola negara dan merawat rakyatnya. Ataukah, ini mungkin sebuah teknik pengalihan perhatian, seolah-olah rakyat NTT hidup baik-baik saja, padahal kenyataannya sangat jauh dari kata layak.
Penulis sungguh menyadari, bahwa pemerintah kita di mana-mana memang sudah terbiasa mencitrakan dirinya dengan statistik birokratis. Statistik dibuat untuk memanjakan mata dan memberikan rasa nyaman pada rakyat. Padalah, kinerja pemerintah, kalau menggunakan kaca mata A.G. Miller (1999), hanya bisa diukur melalui perubahan nyata. Kepuasan publik baru dianggp baik kalau harapan selaras dengan kenyataan. Jika kenyataan tak sesuai harapan, maka kepuasan itu hanyalah ilusi—menenangkan, tetapi menyesatkan.
Ilusi angka ini menjadi kian tragis ketika dibenturkan dengan realitas sosial akhir-akhir ini. Kasus tragis seorang anak SD kelas IV di Kabupaten Ngada, tewas gantung diri karena ketidakmampuan membeli buku dan pena merupakan bukti, bahwa angka survei tak mencerminkan penderitaan. Angka survei hanyalah bayangan yang menipu, mengaburkan wajah kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan anak-anak di pelosok negeri.
Sampai hari ini, masyarakat NTT butuh perubahan nyata. Bukan klaim kepuasan yang tak berdasar. Ketika harapan masyarakat tidak terwujud dalam kenyataan yang mereka alami—ketika layanan dasar yang mereka terima tak memenuhi ekspektasi—angka survei yang tinggi hanya menjadi kecantikan palsu. Tak lebih dari sebuah dekorasi untuk menutupi kenyataan pahit.
Pemerintah, dalam hal ini, tidak bisa puas dengan angka yang terlihat baik di permukaan. Survei bukan tolak ukur yang sahih jika tidak ada perbaikan substansial dalam kehidupan masyarakat. Masalah mendasar—kemiskinan ekstrem, pendidikan yang tak menjamin hak anak, dan layanan dasar yang tak tersedia—harus menjadi ukuran yang lebih valid daripada sekadar hasil survei yang tidak mencerminkan kondisi nyata.
Jika seorang anak di Ngada tergelincir sampai memilih mengakhiri hidup karena tak mampu membeli perlengkapan sekolah, maka bagi penulis, klaim kepuasan publik sebesar 80,5% jelas tidak layak dijadikan kebanggaan. Kecuali sebaliknya, 80,5% persen kinerja pemerintah gagal, baru kita apresiasi.
Jangan salah, angka statistik itu bukanlah bukti kesejahteraan. Angka yang tinggi secara matematis bisa saja muncul dari respons yang tak menangkap realitas subsisten masyarakat. Survei berbasis persepsi, tanpa disertai indikator perubahan riil, justru berpotensi menciptakan ilusi kolektif bahwa segala sesuatunya sudah baik, sementara yang tersisa adalah derita yang tak terlihat oleh angka statistik.
Dalam konteks ini, bagi penulis, jauh lebih beradab jika Pemprov NTT mengalihkan fokusnya dari survei berbasis persepsi ke survei yang berbasis hasil nyata dan terukur—kemiskinan berkurang, pemerataan pendidikan, dan peningkatan akses ke layanan dasar. Itu ukuran lebih manusiawi, lebih konkret, dan lebih berdampak.
Sebagaimana diungkapkan David K. Smith, dalam bukunya The Politics of Public Policy (2012), kualitas kebijakan diukur dari dampak nyata pada kualitas hidup. Artinya, berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan, sangat tergantung pada perubahan yang mengangkat kualitas hidup mereka yang paling membutuhkan.
Butuh Perubahan Konkret
Pemerintah, suka atau tidak, harus berani menghadapi kenyataan. Keluarlah dari belenggu angka-angka statistik yang semu, dan mulailah merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Sebab tanpa itu, kita hanya akan berputar-putar dalam lingkaran ‘setan birokratis’. Ilusi kepuasan ini harus segera dihentikan.
Rakyat NTT tidak butuh statistik. Mereka butuh perubahan konkret dalam soal kualitas hidup. Tidak hanya satu lini, tapi harus semua lini. Di bidang ekonomi misalnya, anak-anak tidak boleh lagi kelaparan karena kemiskinan. Orang tua mereka juga tak boleh lagi terjepit mencari nafkah. Mereka harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa terus-menerus tercekik oleh biaya hidup yang terus melonjak. Jangan biarkan mereka terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Mereka butuh akses pekerjaan dan pendapatan yang layak.
Demikian juga di bidang pendidikan, anak-anak kita di NTT berhak belajar dengan fasilitas memadai dan buku pelajaran yang cukup. Setiap anak bahkan, terutama di daerah pedalaman yang terisolasi, harus mendapatkan akses pendidikan yang memadai—dari ruang kelas yang layak hingga pengadaan buku-buku pelajaran. Pendidikan itu bukan pilihan, tapi hak yang harus diwujudkan tanpa kompromi.
Infrastruktur-infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, serta layanan kesehatan, juga harus dipenuhi. Apalagi soal stunting, penyakit yang menggerogoti banyak anak-anak di NTT, harus segera diatasi. Tidak ada alasan lagi untuk menunda.
Masih banyak isu lain yang mendesak. Tapi yang pasti, rakyat NTT sedang tidak puas dengan kenyataan hidupnya. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar angka. Mereka butuh perubahan. Dan pemerintah, seperti kata John F. Kennedy, harus bertindak sekarang, sebelum masalah semakin memburuk, _The time to repair the roof is when the sun is shining.
****
Penulis: Ernestus Holivil
Penulis merupakan dosen FISIP UNDANA sekaligus penulis buku “Demokrasi Zombie”
