Jakarta, wacanaindonesia.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi hasil survei nasional terkait evaluasi dan komitmen publik terhadap Pancasila yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Rilis Temuan Survei Nasional Evaluasi dan Komitmen Publik Terhadap Pancasila” yang digelar di Cikini, Jakarta, Minggu (12/4/2026).
HNW menegaskan, hasil survei perlu dihormati sebagai bagian dari praktik demokrasi, namun tidak bisa dipandang sebagai kebenaran mutlak.
“Survei itu bukan ayat konstitusi, apalagi ayat suci. Artinya, tetap terbuka untuk masukan dan evaluasi,” kata HNW.
Ia mengapresiasi metode survei LSI yang dinilai semakin komprehensif, termasuk melalui wawancara langsung dan proses pendalaman data, sehingga diharapkan lebih mendekati kondisi riil masyarakat.
Menurut HNW, sejak era reformasi, MPR memiliki peran penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, termasuk Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tugas tersebut awalnya hanya dibebankan kepada MPR melalui undang-undang, terutama pasca-amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002.
“Pada saat itu hanya MPR yang ditugaskan melakukan sosialisasi, padahal MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara,” ujarnya.
Ia mengakui keterbatasan struktur kelembagaan membuat tugas tersebut menjadi tantangan besar. Berbeda dengan DPR yang memiliki struktur hingga daerah, MPR tidak memiliki perpanjangan kelembagaan di tingkat lokal.
Karena itu, MPR mendorong keterlibatan pemerintah pusat, termasuk melalui kebijakan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluarkan Instruksi Presiden untuk mendukung sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.
HNW menegaskan, pendekatan sosialisasi saat ini tidak lagi menggunakan model indoktrinasi seperti pada era Orde Baru melalui BP7 dan P4. Pendekatan yang digunakan lebih demokratis dan edukatif, termasuk melalui integrasi materi dalam kurikulum pendidikan, pelibatan kampus, hingga metode kreatif seperti lomba cerdas cermat.
“Anak-anak sekarang justru bisa hafal melalui metode yang menyenangkan, kompetitif, dan partisipatif,” ujarnya.
Ia mengaku, temuan survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat menerima Pancasila merupakan hal positif. Namun meskipun demikian, adanya jarak antara pemahaman dan implementasi nilai-nilai tersebut di lapangan menjadi sorotan utama.
“Semakin orang tahu, justru semakin terlihat jarak antara yang dipahami dengan yang terjadi di lapangan,” kata dia.
Menurut HNW, persoalan implementasi ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama pada ranah eksekutif.
“Kalau masyarakat sudah paham, maka seharusnya praktik di lapangan juga mencerminkan nilai-nilai itu,” ujarnya.
Terkait isu amandemen UUD 1945, HNW menegaskan pentingnya pelibatan publik dalam proses tersebut. Ia mengingatkan bahwa sejak reformasi, mekanisme referendum telah dihapus melalui TAP MPR 1998, sehingga kewenangan perubahan UUD berada di MPR. Namun demikian, MPR tetap berkomitmen melibatkan masyarakat dalam proses tersebut.
“Kami tetap melibatkan rakyat, sesuai prinsip meaningful participation sebagaimana juga ditegaskan Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.
HNW menegaskan bahwa hasil survei seharusnya menjadi bahan refleksi bersama, bukan sekadar angka statistik.
“Ini bukan soal siapa benar atau salah, tapi bagaimana kita bersama-sama memastikan nilai Pancasila benar-benar hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara,” kata dia.
Dalam forum tersebut, hadir sejumlah tokoh nasional seperti Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Dewan Pakar BPIP Ermaya Suradinata, serta Direktur Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid.
****
Kontributor: Humas MPR RI
Editor: Risna Ase
