Labuan Bajo, wacanaindonesia.id– Rencana Kementrian Kehutanan untuk membatasi kuota kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK) terus menuai pro dan kontra. Meski saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian, gelombang penolakan mulai datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Labuan Bajo secara tegas menyuarakan keberatan terhadap wacana tersebut. Menurut mereka, kebijakan pembatasan kuota itu tidak matang dikaji dan berisiko memicu ketimpangan ekonomi pada masyaralat kelas bawah.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas), Nico Pinoteli menilai kebijakan itu akan berdampak pada citra pariwiasata Labuan Bajo, dimana beberapa tahun terakhir, semua pemangku kepentingan pariwisata, dalam hal ini pemerintah, swasta dan masyarakat luas gencar mempromosikan pariwisata Labuan Bajo kepada dunia. Namun, pada akhirnya dibatasi oleh regulasi yang dibuat oleh pihak Balai Taman Nasional.
”Promosi wisata gencar dilakukan, namun sangan kontra produktif dengan wacana regulasi dan kebijakan, yang mencoba membatasi wisatawan untuk berkunjung. Sehingga, kami menilai bahwa wacana tersebut masih prematur, karena pihak Balai Taman Nasional seolah mengabaikan praktik pariwisata yang inklusif di Labuan Bajo. Balai Taman Nasional Komodo seharusnya lebih fokus pada pembenahan infrastruktur dan edukasi lingkungan daripada langsung mengambil langkah pembatasan kuota yang berdampak sistemik pada ekonomi kerakyatan,” terang Nico kepada media ini, Sabtu, 7 Maret 2026.
Selain itu, PMKRI Cabang Labuan Bajo juga menilai bahwa pembatasan kuota wisatawan ini menjadi alarm keras terhadap keberlanjutan pariwisata dan berpotensi menurunnya perekonomian masyarakat.
“Pembatasan kuota tanpa diimbangi dengan sistem yang integrasi juga sangat berisiko dan berpotensi bisa mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemilik kapal wisata, serta pemandu wisata lokal”, ungkap Nico.
Senada, Ketua Presidium PMKRI Cabang Labuan Bajo, Fransiska Heldiana Juita, juga turut memberikan komentar atas langkah serta wacana yang akan dilakukan Kementerian Kehutanan tersebut. Menurutnya, rencana dan kebijakan pembatasan kuota kunjungan wartawan perlu dikaji dan konfrontasikan dengan aktivitas perekonomian masyarakat, yang selama ini menggantungkan hidupnya dari kunjungan wisatawan.
“Kami berkeberatan jika wacana pembatasan kuota wisatawan dilakukan. Hal ini akan berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Balai Taman Nasional perlu mengkaji kembali secara integral atas rencana dan kebijakan, dalam aspek lingkungan, maupun ekonomi masyarakat. Jangan korbankan kehidupan dan ekonomi masyarakat”, tegas Fransiska.
*****
Kontributor: Nico Pinoteli
Editor: Redaksi
