Oleh: Daniel Turut Ketua PMKRI Cabang Ende
Ende, Wacanaindonesia.id– Kabupaten Ende kini kembali menghebohkan dengan sebuah potongan video berdurasi singkat mendadak menjadi komoditas panas di jagat digital Flores. Dalam bingkai layar yang sempit, tampak Fransiskus Kasa, Pengurus DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Cabang Ende memegang sebatang balok kelapa kering.
Ia menuturkan, bahwa mahasiswa dituding membawa senjata, aksi dicap anarkis, dan Ibu Cicit Badeoda—sang istri Bupati Ende dikabarkan bakal menyeret fragmen visual aksi ini ke meja hijau, terlihat dalam unggahan yang diposting di beranda medsos facebook – beliau melakukan aksi protes.
Namun, di balik viralnya potongan gambar tersebut diberanda medsos istri Bupati Ende tersimpan sebuah manipulasi konteks yang kasar. Menggunakan kacamata analisis wacana kritis, fenomena ini bukan sekadar soal sebatang kayu, melainkan upaya sistematis melakukan karakter asasinasi terhadap gerakan moral mahasiswa dan warga Ndao.
Rekonstruksi peristiwa menunjukkan fakta yang kontras dengan narasi digital pihak Rujab. Balok kelapa itu tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah residu dari benturan fisik antara massa aksi dan Satpol PP saat api ban bekas mulai menjilat udara di depan Kantor Bupati Ende.
Bahwasannya, pembakaran ban itu sendiri adalah sebuah bahasa protes—puncak dari rasa frustrasi massa karena Bupati Benediktus Badeoda kembali menggunakan tameng birokrasi untuk menghindar.
Secara psikologi massa, ketika saluran komunikasi formal (dialog) disumbat secara repetitif hingga tiga kali, massa akan mencari saluran ekspresi simbolik. Pembakaran ban dan gesekan fisik adalah konsekuensi logis dari kebuntuan tersebut.
Fransiskus Kasa, yang biasa disapa Ancis. Itu yang memegang balok kelapa pasca benturan bukanlah ancaman premanisme, melainkan potret dari sebuah kekacauan situasional yang dipicu oleh sikap bebal penguasa yang enggan bertatap muka.
Perlu disadari bahwa viralnya video singkat tersebut adalah contoh sempurna dari framing dekontekstualisasi. Dalam studi komunikasi politik, teknik ini digunakan untuk mencabut sebuah peristiwa dari akarnya guna membangun opini tunggal: bahwa mahasiswa adalah pelaku kekerasan.
Niat Ibu Cicit untuk melaporkan kejadian ini ke polisi atas dasar video tersebut menunjukkan sebuah fragilitas kekuasaan yang akut. Bukannya mengevaluasi mengapa suaminya (Sang Bupati) terus “menghilang” dari rakyatnya, pihak Rujab justru lebih sibuk mengurusi metafora visual di media sosial. Secara ilmiah, ini adalah bentuk eskapisme politik; mengkriminalisasi “reaksi” untuk menutupi “aksi” penguasa yang tidak humanis.
Jika laporan polisi ini benar-benar dipaksakan, maka Ende sedang bergerak menuju kriminalisasi aspirasi. Secara hukum, penggunaan alat bukti berupa video singkat yang telah terputus dari konteks aslinya adalah bukti yang sangat lemah dan rentan terhadap tantangan uji digital forensik.
Lebih jauh, tindakan ini mencerminkan asimetri kuasa. Di satu sisi, ada warga Ndao yang cemas akan kehilangan masa depan ekonomi karena lapaknya digusur. Di sisi lain, ada keluarga Bupati yang merasa terusik kenyamanannya hanya karena melihat seorang mahasiswa memegang balok kayu di tengah kericuhan yang sebenarnya bisa dihindari jika dialog dibuka sejak awal.
Publik Ende harus cerdas membedakan mana ancaman nyata dan mana framing politik. Balok kelapa kering di tangan Ancis tidak lebih berbahaya daripada kebijakan yang “mencekik” perut pedagang kecil. Tindakan melaporkan aktivis ke polisi hanya karena potongan video viral adalah bukti bahwa penguasa saat ini lebih mencintai citra di media sosial daripada keadilan di dunia nyata.
Sejarah mencatat bahwa api perlawanan tidak akan padam hanya dengan menjarakan pembawa obornya. Jika Bupati Benediktus terus bersembunyi di balik rok istrinya dan laporan-laporan polisi, maka ia sesungguhnya sedang membangun tembok tinggi yang memisahkan dirinya dari nurani rakyat Ende.
Sudah saatnya, kamera ponsel diarahkan pada substansi masalah: Mengapa Bupati takut menemui warga Ndao? Mengapa keadilan harus diganti dengan laporan polisi? Di Ende, sebatang balok kelapa kini menjadi saksi bisu betapa mahalnya sebuah harga kejujuran di mata penguasa.
“Kebenaran tidak bisa diedit seperti video singkat di media sosial. Saat penguasa lebih sibuk memoles citra daripada mengurus lapar rakyat, saat itulah ia sedang kehilangan kehormatannya.”
****
Editor: Niko Sanggu
