BELU-Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua St. Yohanes Paulus II Oktovianus mau bersama DPC melakukan audiensi resmi dengan Bupati Belu guna mendesak percepatan penanganan jembatan rusak di tiga desa: Debululik, Sisifatuberal, dan Lutarato. Infrastruktur yang rusak tersebut selama ini menjadi keluhan serius masyarakat karena menghambat akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Ketua yang di sapa Okto menerangkan bahwa Audiensi yang sejatinya bertujuan membangun komitmen bersama justru diwarnai dinamika yang memprihatinkan. Dalam forum resmi tersebut, Bupati Belu sempat melontarkan pernyataan bernada emosional kepada mahasiswa, “Kalian itu siapa? Kalian atur-atur saya, tekan-tekan saya?”
Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya besar di ruang publik: apakah kritik dan aspirasi rakyat kini dianggap sebagai tekanan?
PMKRI menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mengatur, apalagi menekan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil. Suara mahasiswa adalah representasi kegelisahan rakyat yang terdampak langsung oleh rusaknya infrastruktur tersebut.
Dalam pertemuan itu, PMKRI juga menyerahkan surat pernyataan resmi sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab organisasi. Namun, muncul kekhawatiran bahwa dokumen tersebut tidak diperlakukan secara layak.
Jika benar aspirasi tertulis rakyat hanya berakhir di tempat sampah, maka yang dibuang bukan sekadar kertas, melainkan harapan masyarakat tiga desa.
Lebih lanjut, ajakan untuk berfoto bersama seusai audiensi ditolak oleh perwakilan PMKRI. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk sikap tegas bahwa perjuangan ini bukan soal pencitraan, tetapi soal komitmen nyata terhadap solusi.
PMKRI Cabang Atambua menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dan transparan dari pemerintah daerah. Kritik bukanlah ancaman. Justru alergi terhadap kritiklah yang menjadi ancaman bagi demokrasi.
Masyarakat Debululik, Sisifatuberal, dan Lutarato tidak membutuhkan retorika. Mereka membutuhkan jembatan yang bisa dilalui, akses yang bisa digunakan, dan pemerintah yang siap mendengar, bukan tersinggung.
****
Kontributor: Fridus Kali
Editor: KW
