Sikka, Wacanaindonesia.id– Suasana di Ruang Rokatenda Kantor Bupati Sikka mendadak hangat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari, GMNI, HMI, LMND, dan BEM Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere. Kedatangan mereka membawa “segudang” keluhan warga, mulai dari jalan rusak, listrik belum masuk, hingga urusan komunikasi yang sulit karena sinyal HP belum masuk ke pelosok desa.
Ketua GMNI Sikka, Wilfridus Iko, tampil paling depan menyuarakan isi hati warga di Kecamatan Mapitara dan wilayah terpencil lainnya. Ia menyayangkan masih banyak warga yang belum menikmati fasilitas dasar. Ia menyebut bahwa kondisi ini membuat warga merasa dianaktirikan oleh pemerintahnya sendiri.
“Kasihan warga kita di desa. Jangankan bicara ekonomi maju, sinyal HP saja susah, listrik belum masuk. Mana janji 20 ribu rumah layak huni? Di Desa Nembura, warga masih tinggal di rumah berdinding bambu (pelupu),” cecar Wilfridus saat dialog di Ruang Rokatenda pada Selasa (8/4/2026).
Selain itu, ia juga menyentil kondisi jalan di dalam kota Maumere hingga wilayah Wuring yang rusak parah sampai ditanami pohon pisang oleh warga. Bahkan pagar depan kantor Bupati saja. Belum sempat di perbaiki.
Menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Mahasiswa, Wakil Bupati Sikka, Ir. Simon Subandi Supriadi, tidak menghindar. Ia justeru mengapresiasi keberanian mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat. Namun, ia juga membeberkan kondisi keuangan daerah yang sedang “sakit” akibat sempitnya ruang anggaran.
Simon menjelaskan bahwa saat ini hampir 800 kilometer jalan di Sikka rusak, dengan rincian 300 km rusak berat dan 500 km rusak ringan. Ia mengatakan bahwa uang daerah (APBD) saat ini hampir habis terserap hanya untuk membayar gaji sekitar 4.000 tenaga P3K.
“Ini pilihan yang sangat sulit. Kami harus menganggarkan gaji untuk 4.000 P3K. Mereka punya keluarga, ada ribuan mulut yang harus makan,” tegas Simon.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa memutus kontrak mereka bukanlah pilihan karena akan menciptakan masalah sosial baru yang lebih besar di Kabupaten Sikka.
Mengenai jalan Waidoko-Wuring dan ruas jalan di depan kantor Bupati, Simon menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan beberapa titik jalan yang kemudian untuk perbaikan di tahun 2026 ini. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa eksekusi di lapangan sangat bergantung pada sisa dana setelah urusan wajib gaji pegawai terpenuhi.
Untuk perbaikan besar, Simon menjelaskan bahwa Pemkab Sikka kini sedang berjuang “lobi-lobi” ke kementerian di Jakarta. Selain itu, ia menegaskan pentingnya dukungan semua pihak agar pemerintah pusat mau menurunkan dana APBN ke Sikka demi kepentingan masyarakat banyak.
Sementara itu, terkait jaminan kesehatan yang banyak dinonaktifkan, Simon memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana Rp27 Miliar. Ia mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan validasi data ulang agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.
Menutup dialog tersebut, Simon menegaskan bahwa di tengah keuangan yang sempit, efisiensi anggaran adalah harga mati. Selain itu, ia berharap publik dapat memahami bahwa setiap kebijakan yang diambil saat ini adalah upaya terbaik agar roda pembangunan di Kabupaten Sikka tidak berhenti total.
****
Jurnalis: Niko Sanggu
Editor: Niko Sanggu
