Maumere, Wacanaindonesia.id–PMKRI Maumere kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhum Adik Noni atas kasus penganiayaan yang berujung pada pembunuhan di Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Aksi ini berlangsung di Kantor DPRD Sikka, Jumat (27/03/2026).
Dalam aksi demonstrasi ini, PMKRI Maumere menggandeng keluarga korban yang terwakili dalam Forum 10 Suku Romanduru.
Poin Tuntutan PMKRI
Dalam aksi demonstrasi ini, PMKRI Maumere menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD Sikka, di antaranya:
1. Kelengkapan barang bukti
PMKRI mendorong agar barang bukti yang belum ditemukan, seperti handphone, pakaian korban, potongan jari korban, dan rambut korban, segera dilengkapi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
“Terkait kelengkapan barang bukti, PMKRI menilai bahwa barang-barang tersebut merupakan bukti kuat untuk mengungkap motif pelaku. Jika pakaian korban ditemukan, penyidik akan lebih mudah menentukan apakah benar terjadi persetubuhan dan mengapa pelaku tega membiarkan jenazah tanpa busana. Jika handphone korban ditemukan, hal ini dapat membuka akses komunikasi antara korban dan pelaku sebelum kejadian, yang akan sangat membantu mengungkap motif pelaku.”
2. Penetapan sebagai pembunuhan berencana
PMKRI mendorong agar konstruksi kasus ini mengarah pada pasal pembunuhan berencana.
“Selama barang bukti penting yang dapat mengungkap motif belum ditemukan, ditambah dengan berbagai kejanggalan fakta, maka kasus ini patut diduga sebagai pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan dan membutuhkan penanganan yang serius dan cermat.”
3. Penambahan jumlah tersangka
PMKRI menilai bahwa tersangka tidak hanya tiga orang, tetapi juga mencakup semua pihak yang berada di rumah pelaku saat proses pencarian korban.
“Berdasarkan keterangan keluarga korban dan masyarakat sekitar, terdapat banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut pada malam pencarian di rumah pelaku. Bahkan, ada pihak yang membantu pelarian dan memfasilitasi persembunyian pelaku. Hal ini harus segera ditindak untuk meminimalkan potensi konflik di masyarakat.”
4. Rekonstruksi langsung di TKP tanpa pemeran pengganti
PMKRI mendesak Polres Sikka untuk melakukan rekonstruksi langsung di tempat kejadian perkara (TKP) tanpa menggunakan pemeran pengganti.
“Hal ini didasarkan pada sikap pelaku yang tidak kooperatif dan keterangan yang sering berubah-ubah. Rekonstruksi langsung di TKP akan menunjukkan kesesuaian antara keterangan pelaku dan fakta di lapangan. Jika ada pertimbangan keamanan, PMKRI juga mendorong DPRD untuk merekomendasikan keterlibatan pihak terkait seperti Kodim 1603 Sikka, unsur Brimob, dan aparat keamanan lainnya guna mendukung kelancaran rekonstruksi.”
Sebelumnya, PMKRI Maumere juga telah menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Sikka dengan tuntutan yang sama.
****
Jurnalis: Rysna Ase
Editor: Andris Laga
