JAKARTA, wacanaindonesia.id_11 Mei 2026 – Konsep ekonomi Indonesia yang ideal harus mampu menyeimbangkan peran pasar, intervensi negara, serta landasan nilai moral dan sosial yang bersumber dari Pancasila. Hal itu menjadi pokok bahasan utama dalam Diskusi Panel sekaligus Peluncuran Buku berjudul “The Pancasila Market Economy”, yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Kegiatan ini menghadirkan akademisi, pejabat pemerintah, perbankan, hingga pelaku usaha untuk menelaah kerangka ekonomi yang dianggap paling pas bagi karakter bangsa Indonesia.
Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dr. Denis Suarsana, mengungkapkan bahwa terbitnya buku ini merupakan puncak dari kerja sama panjang antara kedua lembaga selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, gagasan dalam buku ini lahir dari proses pertukaran pemikiran lintas negara yang mendalam.
“Buku ini bukan sekadar karya para penulis yang namanya tertera di sampul, melainkan hasil perjalanan panjang. Ini menjadi bukti nyata kemitraan erat dan produktif antara KAS dan Universitas Paramadina. Kami berharap konsep yang ada di dalamnya dapat memperkuat wacana Ekonomi Pancasila melalui kolaborasi internasional,” ujar Denis dalam sambutannya.
Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai buku ini adalah wujud upaya intelektual bangsa untuk terus menyempurnakan sistem ekonomi nasional agar tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan buku ini. Isinya adalah bukti bahwa kita terus berpikir dan berusaha mencari jalan agar ekonomi Indonesia semakin matang, semakin sempurna, dan sesuai jati diri bangsa,” kata Didik.
Dalam pidato kuncinya, Senior Director dan Kepala Kelompok Kebijakan Internasional Bank Indonesia, Haris Munandar, Ph.D., menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada angka pertumbuhan semata. Indonesia memerlukan sistem yang menempatkan keadilan dan nilai kemanusiaan sebagai pilar utama.
Menurut Haris, kunci dari Ekonomi Pasar Pancasila adalah keseimbangan dalam segala hal. “Yang kita butuhkan adalah ekonomi yang menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab, kompetisi dan solidaritas, serta efisiensi dan keadilan. Di sinilah peran Pancasila diharapkan memberikan arah dan harapan bagi pembangunan ekonomi kita,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kementerian UMKM, Dr. Ali, menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi ke depan harus berbasis data, berpihak pada rakyat kecil, dan tidak lepas dari nilai Pancasila. Ia menekankan bahwa keberpihakan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi syarat mutlak keberhasilan kebijakan ekonomi nasional.
“Implementasi kebijakan Ekonomi Pasar Pancasila semakin dibutuhkan saat ini. Kebijakan harus berbasis data, menjamin pemerataan, serta berpihak pada UMKM. Hal ini harus menjadi dasar utama dalam setiap penyusunan dan peninjauan regulasi ekonomi,” ujar Dr. Ali.
Diskusi yang dipandu oleh Dr. Handi Risza ini juga menghadirkan pandangan dari dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa dalam kerangka Ekonomi Pasar Pancasila, pasar tetap menjadi instrumen penting, namun tidak boleh berjalan sendiri tanpa kendali.
“Pasar berfungsi sebagai instrumen, tetapi harus diarahkan oleh negara sebagai regulator dan pelindung. Semuanya harus dilandasi nilai moral dan sosial. Pasar tetap bekerja, namun tidak dibiarkan bergerak bebas tanpa arah atau koreksi yang diperlukan demi kepentingan bersama,” jelas Shinta.
Ekonom dan Dosen Universitas Paramadina, Wijayanto, menjelaskan bahwa sepanjang sejarah, Indonesia telah mengalami berbagai orientasi ekonomi, mulai dari ekonomi yang dipimpin negara, developmental state, hingga kapitalisme negara. Konsep Ekonomi Pasar Pancasila, menurutnya, hadir untuk mengambil sisi positif dari sistem kapitalisme maupun sosialisme, namun tetap berakar kuat pada nilai luhur bangsa.
“Konsep ini hadir sebagai solusi, mengambil kelebihan dari berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia, namun tetap berpijak kokoh pada nilai-nilai Pancasila sebagai identitas kita,” ucap Wijayanto.
Dari perspektif internasional, akademisi Kennesaw State University Amerika Serikat, Prof. Marcus Marktanner, mengingatkan bahwa demokrasi adalah fondasi utama pembangunan ekonomi yang sehat. Ia mengingatkan, saat ini demokrasi di banyak negara sedang berada dalam resiko dan tantangan berat.
“Kita perlu kembali merenungkan, apa sebenarnya peran demokrasi bagi pembangunan ekonomi? Bagaimana kita bisa memperkuatnya? Sebab di banyak negara di dunia saat ini, demokrasi sedang berada di ujung tanduk dan menghadapi risiko serius,” ungkap Prof. Marcus.
Sementara itu, Senior Fellow The Habibie Center, Umar Juoro, menekankan agar pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berfokus pada modal fisik. Faktor seperti kualitas sumber daya manusia, teknologi, modal sosial, pemerataan, dan keberlanjutan harus menjadi variabel utama yang diperhitungkan.
Menurut Umar, ketimpangan ekonomi bukan sekadar masalah kesenjangan, melainkan ancaman bagi pertumbuhan itu sendiri. “Jika ekonomi kita timpang, kita tidak hanya gagal mengembangkan perekonomian dengan baik, tetapi juga mustahil mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil,” pungkas Umar.
Buku “The Pancasila Market Economy” kini tersedia untuk publik, diharapkan menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku usaha dalam merancang arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.
***
Editor : Redaksi
